Penyusutan dan Amortisasi

DASAR HUKUM
Ø Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Ø Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Peubahan Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 tahun 1991.
Ø Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Ø Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

DEFINISI
Menurut Undang – undang Pajak Penghasilan :
Ø Penyusutan ( depresiasi ) merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud.
Ø Amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam.

PENYUSUTAN
Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :
Ø Harta berwujud yang bukan berupa bangunan.
1. Kelompok 1
ü Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
2. Kelompok 2
ü Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.
3. Kelompok 3
ü Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun
4. Kelompok 4
ü Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.

Ø Harta berwujud yang berupa bangunan.
1. Permanen
ü Masa manfaatnya 20 tahun.
2. Tidak permanen
ü Bangunan yang bersifat sementara.
ü Terbuat dari bahan yang tidak tahan lama.
ü Atau bangunan yang dapat dipindah – pindahkan.
ü Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

METODE & TARIF PENYUSUTAN
Metode yang dipergunakan antara lain :
Ø Metode garis lurus ( straight line method ).
Wajib Pajak ( WP ) hanya diperkenankan menggunakan metode ini untuk melakukan penyusutan untuk semua kelompok harta tetap berwujud.
Ø Metode saldo menurun ( declining balance method ).
Wajib Pajak ( WP ) hanya diperkenankan menggunakan metode ini untuk melakukan penyusutan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.

Tabel pengelompokkan harta berwujud, metode, serta tarif penyusutannya

KELOMPOK	MASA	TARIF PEYUSUTAN/DEPRESIASI
HARTA BERWUJUD	MANFAAT	GARIS LURUS	SALDO MENURUN
01.     Bukan Bangunan
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
02.     Bangunan
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

SAAT DIMULAINYA PENYUSUTAN
Saat penyusutan dapat dimulai pada :
Ø Bulan dilakukannya pengeluaran.
Ø Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai.
Ø Dengan ijin dari Direktur Jendral Pajak, penyusutan dapat dimulai bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.
Contoh :
Ø PT. Nusantara mengeluarkan dana sebesar 150 juta untuk pembangunan sebuah gedung. Pembangunan dimulai sejak 10 Agustus 2001. Gedung tersebut selesai dibangun dan langsung digunakan pd bulan Mei 2002. Penyusutan atas bangunan tersebut dimulai sejak bulan Mei 2002. Maka penyusutannya adalah 7/12 x 5% x 150.000.000,- = Rp. 4.375.000,-
Ø PT. Sarimadu yang bergerak dalam bidang perkebunan teh membeli traktor pada bulan Maret 2000. Perkebunan tersebut mulai memanen hasilnya pada bulan Juni 2002. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, penyusutan traktor dapat dilakukan mulai bulan Juli 2002.
Ø PT. Agri Jaya pd bulan Juli 2001 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga Rp. 1 Juta. Penghitungan penyusutan atas harta tersebut adalah sbb :
ü Metode garis lurus
Penyusutan tahun 2001 adalah 6/12 x 25% x 1 Juta = Rp. 125.000,-
Penyusutan tahun 2002 adalah 25 % x 1 Juta = Rp. 250.000,-
Penyusutan tahun 2003 adalah 25 % x 1 Juta = Rp. 250.000,-
Penyusutan tahun 2004 adalah 25 % x 1 Juta = Rp. 250.000,-
ü Metode saldo menurun
Penyusutan tahun 2001 adalah 6/12 x 50% x 1 Juta = Rp. 250.000,-
Penyusutan tahun 2002 adalah 50 % x ( Rp. 1 Juta – Rp. 250.000,- )
                                                 50 % x Rp. 750.000,- = Rp. 375.000,-
Penyusutan tahun 2003 adalah 50 % x ( Rp. 750.000 – Rp. 375.000 )
                                                 50 % x Rp. 375.000,- = Rp. 187.500,-
Penyusutan tahun 2004 adalah karena tahun 2004 merupakan akhir masa manfaat, maka pada tahun 2004 seluruh sisa nilai buku disusutkan sekaligus sehingga penyusutan tahun 2004 adalah
Rp. 375.000 – Rp. 187.500 = Rp. 187.500,-

AMORTISASI
Untuk menghitung besarnya amortisasi harta tak berwujud dibagi menjadi 4 golongan, yaitu :
1. Kelompok 1
ü Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
2. Kelompok 2
ü Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.
3. Kelompok 3
ü Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 16 tahun
4. Kelompok 4
ü Kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.

METODE & TARIF AMORTISASI
Metode yang dipergunakan antara lain :
Ø Metode garis lurus ( straight line method ).
Ø Metode saldo menurun ( declining balance method ).
Wajib Pajak ( WP ) diperkenankan untukk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi.

Tabel pengelompokkan harta tak berwujud, metode, serta tarif amortisasinya :

KELOMPOK HARTA	MASA	TARIF AMORTISASI
BERWUJUD	MANFAAT	GARIS LURUS	SALDO MENURUN
KELOMPOK 1	4 TAHUN	25%	50%
KELOMPOK 2	8 TAHUN	12,50%	25%
KELOMPOK 3	16 TAHUN	6,25%	12,50%
KELOMPOK 4	20 TAHUN	5%	10%

Kelompok, metode dan tarif amortisasi seperti disebutkan diatas berlaku juga untuk :
1. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan. Pengeluaran inidapat juga disebabkan pada tahun terjadinya pengeluaran.
2. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran ini dikapitalisasikan kemudian diamortisasikan sesuai tabel diatas. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa biaya operasional yang bersifat rutin, seperti biaya rekening listrik dan telepon, gaji pegawai, dan biaya kantor lainnya, tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.
Contoh :
Ø PT. Asti Jaya pada tanggal 4 November 2001 mengeluarkan uang sebanyak Rp. 100 Juta untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenixcycle Ltd selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix. Penghitungan amortisasi atas hak lisensi tersebut adalah sbb :
ü Metode garis lurus
Amortisasi tahun 2001 adalah 25 % x Rp. 100 Juta = Rp. 25 Juta
Amortisasi tahun 2002 adalah 25 % x Rp. 100 Juta = Rp. 25 Juta
Amortisasi tahun 2003 adalah 25 % x Rp. 100 Juta = Rp. 25 Juta
Amortisasi tahun 2004 adalah 25 % x Rp. 100 Juta = Rp. 25 Juta
ü Metode saldo menurun.
Amortisasi tahun 2001 adalah 50 % x Rp. 100 Juta = Rp. 50 Juta
Amortisasi tahun 2002 adalah 50 % x (`Rp. 100 Juta – Rp. 50 Juta ) 50 % x Rp. 50 Juta = Rp. 25 Juta
Amortisasi tahun 2003 adalah 50 % x ( Rp. 50 Juta – Rp. 25 Juta ) 50 % x Rp. 25 Juta = Rp. 12,5 Juta
Amortisasi tahun 2004 adalah karena tahun 2004 merupakan akhir masa manfaat, maka pada tahun 2004 seluruh sisa nilai buku diamortisasikan sekaligus sehingga tahun 2004 adalah Rp. 25 Juta – Rp. 12,5 Juta = Rp. 12,5 Juta

AMORTISASI BERDASARKAN METODE SATUAN PRODUKSI
Ø Hak / pengeluaran di bidang penambangan minyak dan gas bumi
Amortisasi dengan metode ini hanya diterapkan pada amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
Dalam hal ini, metode ini dilakukan dengan menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase`perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan tafsiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi dilokasi tersebut yang dapat diproduksi.
Ø Hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya.
Amortisasi dengan metode ini setinggi – tingginya 20 % setahun dan diterapkan pada amortisasi atas :
ü Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi.
ü Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan.
ü Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
Contoh :
Ø Pada tahun 2001 PT. Dira Oil mengeluarkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk me mperoleh hak penambangan minyak bumi. Kandungan minyak bumi ditaksir 5.000.000 barel. Produksi minyak bumi tahun 2002 mencapai 1.500.000 barel. Besarnya amortisasi untuk tahun 2002 adalah :
Tarif amortisasi = ( realisasi penambangan : taksiran kandungan ) x 100 %
= ( 1.500.000 : 5.000.000 ) x 100 % = 30 %
Amortisasi 2002 = 30 % x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 300.000.000,-
Seandainya jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran yang belum diamortisasikan, maka atas sias tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Ø PT. Dira Wood pada tahun 2002 mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk memperoleh hak pengusahaan hutan. Potensi hak pengusahaan hutan adalah 20.000.000 ton. Jumlah produksi pada tahun 2002 adalah sebesar 8.000.000 ton.
Jumlah yang diamortisasikan dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun 2002 adalah sebesar : = ( 8.000.000 : 20.000.000 ) ton x Rp. 1.000.000.000,-
= 40 % x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 400.000.000,-
Jumlah yang boleh diamortisasi maksimum adalah 20 % dari pengeluaran, maka amortisasi yang diperkenankan hanyalah sebesar = 20 % x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 200.000.000,-

RANGKUMAN
Ø Penyusutan merupakan alokasi harga perolehan aktiva.
Ø Metode penyusutan yang diperkenankan oleh pajak adalah (1) Metode Garis Lurus dan (2) Metode Saldo Menurun.
Ø Pengelompokkan aktiva dibagi menjadi dua kelompok utama adalah (1) Aktiva bukan bangunan dan (2) Aktiva bangunan.
Ø Aktiva bukan bangunan dibagi lagi menjadi 4 kelompok menurut umur ekonomis adalah (1) kelompok umur 4 tahun, (2) 8 tahun, (3) 16 tahun, (4) 20 tahun.
Ø Aktiva bangunan ( permanen ) dibagi menjadi 2 kelompok menurut umur ekonomis adalah (1) kelompok umur 20 tahun, (2) 10 tahun.
Ø Amortisasi merupakan penyusutan yang diberlakukan untuk aktiva tidak berwujud.
Ø Metode amortisasi yang diperkenankan menurut pajak adalah (1) Garis lurus, (2) Saldo menurun.
Ø Pengelompokkan aktiva tidak berwujud dibagi menjadi 4 kelompok menurut umur ekonomis adalah (1) kelompok umur 4 tahun, (2) 8 tahun, (3) 16 tahun, (4) 20 tahun.

DAFTAR REFERENSI
Prof. Dr. Mardiasmo,MBA., AK. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit ANDI
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
http://www.pajak.net/info/penyusutan_amortisasi.htm

Suka

Be the first to like this post.

~ oleh yudha08 pada 6 November, 2008.

Ditulis dalam Ekonomi
Tag: Mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang-Kaltim, Yudha Adinata

Tinggalkan Balasan

Top of Form

Enter your comment here...

Bottom of Form

Biodata

Nama saya yudha adinata, alamat jl.Damai perum disnaker blok B no.12 Bontang.anak ke-2 dari 6 bersaudara.sekarang saya adalah salah satu mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas Trunajaya Bontang-Kaltim.

Arsip

• Desember 2008
• November 2008
• September 2008

November 2008
M	S	S	R	K	J	S
« Sep				Des »
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30

Kategori

• Ekonomi
• Info
• Kesehatan

Meta

• Daftar
• Masuk log
• RSS Entri
• RSS Komentar
• WordPress.com

Komentar Terakhir

• As Syihab pada Pengaruh Rokok Bagi Tubuh
• yudha08 pada Pengaruh Rokok Bagi Tubuh
• MANOHARA pada Pengaruh Rokok Bagi Tubuh
• gandi pada Pengaruh Rokok Bagi Tubuh

Blog pada WordPress.com. Theme: ChaoticSoul by Bryan Veloso.

Ikuti

Follow “Yudha08's Weblog”

Top of Form

Get every new post delivered to your Inbox.

Bottom of Form

Powered by WordPress.com

Penyusutan dan Amortisasi

Bagaimana cara penyusutan harta berwujud?

• Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan metode garis lurus (straight-line method) dan atau metode saldo menurun (declining balance method) secara taat azas.
• Khusus bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.
• Penyusutan untuk pertama kali dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
• Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
• Dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali (revaluasi) adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
• Tabel masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud:

• Menteri Keuangan menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud dan ketentuan khusus mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu.
• Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta atau pada tahun terjadinya penggantian asuransi atas persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
• Apabila terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

Bagaimana cara amortisasi harta tak berwujud?

• Amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dengan metode garis lurus (straight-line method) dan atau metode saldo menurun (declining balance method) secara taat azas.
• Tabel masa manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud: Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat Tarif Amortisasi

Garis Lurus Saldo Menurun Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

• Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan tabel masa manfaat dan tarif amortisasi.
• Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

• Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% setahun.

(contoh )
Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan yang mempunyai potensi 10.000.000 ton kayu sebesar Rp 500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut paling tinggi adalah 20% dari pengeluaran atau sebesar Rp 100.000.000,00.
Pengeluaran sebelum operasi komersial dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan tabel masa manfaat dan tarif amortisasi.
Pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya, biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.
Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak lainnya, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumla yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
(contoh)
PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp 300.000.000,00.
Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut dan pembukuannya adalah sebagai berikut: Harga perolehan Rp 500.000.000,00 Amortisasi yang telah dilakukan : 100.000.000 / 200.000.000 barel (50%) Rp 250.000.000,00 Nilai sisa buku harta Rp 250.000.000,00 Harga jual harta Rp 300.000.000,00 Dalam pembukuan, nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00 dicatat sebagai kerugian sedang harga jual sebesar Rp 300.000.000,00 dicatat sebagai penghasilan.

• Apabila terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah berupa harta tak berwujud yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.